KPU Akan Fasilitasi Iklan Kampanye | Mataram

BAHAS PILKADA: Rapat koordinasi KPU NTB dan KPID NTB mengenai kampanye di media massa, kemarin (14/3). Furqonita/Lombok Post

KPU Akan Fasilitasi Iklan Kampanye | Mataram – KPU NTB melakukan rapat koordinasi bersama pemimpin media massa terkait dengan iklan kampanye dan pemberitaan kampanye di media massa, kemarin (14/3). Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua KPU NTB L Aksar Ansori, para komisioner KPU  Yan Marli, Ilyas Sarbini, dan Suhardi Soud serta Ketua KPID NTB Sukri Aruman.

Komisioner KPU Yan Marli dalam rapat tersebut memaparkan bahwa iklan kampanye akan difasilitasi KPU. Iklan tersebut dikategorikan menjadi dua yakni iklan yang bersifat komersial dan iklan layanan masyarakat.

”Iklan tersebut dapat dilakukan di tiga media, media cetak, media elektronik maupun lembaga penyiaran,”ujarnya.

Adapun  iklan tersebut dapat ditayangkan atau dimuat pada tanggal yang telah ditetapkan yakni 10-23 Juni 2018 atau selama 14 hari. Terkait dengan desain materi iklan, ia mengungkapkan materi akan dibuat sendiri sekaligus dibiayi oleh partai politik (parpol) yang mengusung gabungan parpol, pasangan calon (paslon) atau tim kampanye.

”KPU hanya memfasilitasi penayangan,” tukasnya. Penanyangan tersebut akan berkoordinasi langsung dengan media cetak dan elektronik.

Lebih lanjut, ia menyebutkan iklan kampanye diperbolehkan memuat informasi paslon. Seperti nama paslon, nomor urut, visi dan misi, program yang diusung, foto paslon, gambar parpol atau gabungan parpol atau foto pengurus parpol atau foto parpol pengusul.

”Tapi ini semuanya tidak wajib, pilih yang dirasa memang pas saja,”ucapnya.

Kemudian ia juga memaparkan hal yang dilarang dalam muatan iklan tersebut, yakni tidak diperbolehkan adanya foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden RI.

”Materi iklan bisa berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, dan atau suara dan gambar yang bersifat interaktif, naratif, grafis serta yang dapat diterima dengan perangkat penerima pesan,”jelas Yan.

Paslon dapat mengajukan materi iklan kampanye pada KPU paling telat 14 hari sebelum dimulainya penayangan iklan di media massa.

Lalu untuk jumlah, ukuran dan durasi iklan, KPU NTB telah menetapkannya. Untuk media televisi dan radio KPU akan menggunakan tujuh media dengan ketentuan menayangkan 10 spot iklan per hari dan per paslon. Untuk televisi durasi maksimal yakni 30 detik sedangkan radio 60 detik.

”Tidak boleh lebih dari itu karena termasuk pelanggaran,”ujarnya.

Kemudian untuk media cetak, KPU akan menggunakan enam media cetak dengan ukuran iklan yakni seharga Rp 3 Juta. Untuk jadwal penayangan, nantinya pihak KPU akan melakukan diskusi dan berkoordinasi dengan media-media terkait dan lembaga penyiaran. (cr-eya/r4)

Sumber : http://www.lombokpost.net/2018/03/15/kpu-akan-fasilitasi-iklan-kampanye/